Mengenal Lebih Dekat Bp. Warsono

  • 02 November 2018
  • Dibaca: Pengunjung
http://purwodadimekar-lampungtimur.desa.id/upload/2018/11/IMG_0252.JPG

PURWODADI MEKAR||Binar Institut – “Bersahaja, bermasyarakat, berintergritas”, itulah beberapa rentetan khas yang terpatri didalam hati dan pandangan masyarakat desa purwodadi mekar terhadap sosok pimpinan di desanya. Beliau tidak hanya menempatkan diri sebagai seorang pemimipin pemerintahan desa dalam artian sempit, namun beliau lebih mengedepankan peranya sebagai sosok “orang tua terhadap anak” yakni seluruh warga masyarakatnya tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, dan agama. Itulah yang menyebabkan sosok Bp. Warsono selalu dekat dengan semua lapisan masyarakat, baik kalangan tokoh agama maupun abangan, kalangan pengusaha maupun buruh biasa, kalangan tua maupun muda dan sebagainya. Karena bagi beliau, semua warga desa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian, perlindungan, dan pelayanan tanpa memandang stratifikasi sosial.

          Dari awal berdirinya Desa Purwodadi Mekar, beliau dan para pendiri desa lainya memang telah sepakat dan bercita – cita saat hendak memisahkan diri dari desa Induknya yakni Desa Buanasakti Kecamatan Batanghari bukan untuk kepentingan politik dan ego semata, namun berniat untuk lebih mempermudah layanan masyarakat dan memajukan desa yang memang sebelumnya merupakan pedukuhan yang secara geografis letaknya cukup jauh dari desa induknya. Berawal dari situlah (tahun 2005 hingga sekarang tahun 2017) beliau tetap memimpin Desa Purwodadi Mekar bersama seluruh dukungan masyarakat secara total dengan mengedepankan azas “gotong – royong membangun desa”. Semasa kepemimpinan beliau, meskipun usia desa terbilang muda, namun dengan kerja keras dan gotong – royong, Desa Purwodadi Mekar mampu menyamai desa – desa lainya baik dibidang Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian dan Perkebunan, serta terlebih pada bidang pemuda dan olahraga.

          Dalam bidang pemerintahan, beliau selalu mengedepankan musyawarah bersama seluruh elemen masyarakat dalam menentukan setiap kebijakan yang akan diambil. Hal itu bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk turut serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan untuk menciptakan sistem transparansi desa.(red/bi_ud)